Konversi Minyak Tanah ke Gas, Berhasilkah?

Kenaikan harga minyak dunia yang telah merambah di sekitaran $ US 110 telah membuat pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan untuk mengurangi beban APBN. Salah satu diantaranya adalah dengan melaksanakan konversi energi dan efisiensi pemakaian BBM. Implementasinya adalah dengan mengkonversi penggunaan minyak tanah menjadi gas.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah rakyat sudah siap dengan kebijakan ini? Apakah pemerintah telah sungguh-sungguh dengan program ini ? Apakah pemerintah telah berhasil dengan kebijakan ini?

Kita tahu bahwa sebagian rakyat kecil menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk keperluan rumah tangganya. Dengan demikian minyuak tanah digunakan sebagian besar rakyat kita dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah.


Menggunakan Elpiji, menguntungkan atau tidak?

Menurut Kurtubi (salah seorang pakar perminyakan) keuntungan tersebut jika dilihat dari output yang dihasilkan dari penggunaan kedua bahan bakar itu. "Lebih baik, pindah ke elpiji saja. Sebab, dengan elpiji ini rakyat bisa berhemat. Dengan uang yang sama untuk membeli minyak tanah lalu memasak, kemudian dengan uang yang sama pula untuk membeli elpiji maka masakan yang didapat dengan menggunakan elpiji lebih banyak dibanding pakai minyak tanah. Dengan kata lain, rakyat untung. Tinggal bagaimana pemerintah melakukan sosialisasi. Tapi bagi mereka yang tetap sayang menggunakan minyak tanah, kabarnya Pertamina akan menjual minyak tanah non subsidi, cuma harganya mahal sekali. Jadi lebih baik pindah ke elpiji," papar Kurtubi, Sabtu (22/3).

Menanggapi kondisi sosial masyarakat di Indonesia yang berbeda-beda, ia mengatakan sosialisasi lah yang memegang peranan penting. Meski, karakter masyarakat di daerah satu dengan daerah lain sangat berbeda. Sehingga dibutuhkan waktu yang berbeda pula untuk beradaptasi dengan konversi kedua bahan bakar tersebut.

"Sosialisasi untuk beberapa kelompok masyarakat memang mungkin butuh waktu lebih panjang. Oleh karena itu, pemerintah jangan hantam kromo mencabut minyak tanah itu. Untuk wilayah yang masyarakatnya sudah terkonversi oke, tapi untuk wilayah yang masyarakatnya belum siap benar, mungkin dikasih waktu," ujar Direktur Center for Petroleum and Energy Economic Studies ini.

Sarana sosialisasi yang belum ditempuh pemerintah adalah memanfaatkan sumber daya yang ada di suatu daerah. Misalnya, memanfaatkan guru untuk melakukan sosialisasi. Menurutnya, cara ini lebih efektif untuk melakukan pendekatan ke masyarakat, jika dibandingkan membuat iklan yang hanya berdurasi 1-2 menit.


Apakah rakyat sudah benar-benar siap ?

Jika pemerintah benar-benar siap dengan program konversi, pengurangan pasokan minyak tanah tidak menjadi masalah. Harapan rakyat adalah bagaimana segala kebutuhan pokok seperti minyak tanah selalu tersedia.

Bukan seperti sekarang, program konversi masih setengah hati, namun minyak tanah sudah langsung dikurangi dengan berbagai dalih. Memang betul, banyak warga yang sudah menerima kompor pembagian pemerintah secara gratis itu. Namun, apakah pembagian itu sampai ke tangan rakyat yang benar-benar berhak. Ini juga masih perlu dipertanyakan.

Pasalnya, kriteria mereka yang bisa mendapatkan kompor dan tabung gas tersebut sangat tidak jelas. Memang di kompleks perumahan masih ada yang berpenghasilan Rp 1,5 juta per bulan. Namun, penghasilan saja tidak cukup dijadikan patokan untuk memberikan sarana memasak tersebut.

Urusan dapur belakangan ini benar-benar kisruh. Ibu rumah tangga pun tidak habis pikir mengapa pemerintah membuat program tanpa pertimbangan matang. Jika sudah kisruh, korban pertama adalah warga yang berpenghasilan rendah. Pasalnya, yang memakai minyak tanah pastilah warga menengah ke bawah.

Bahkan pedagang bakso, gorengan, dan bakmi keliling yang umumnya memakai kompor minyak tanah menjadi kelimpungan. Kini mereka ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Di rumah, asap dapur tidak mengepul. Penghasilan juga seret karena usaha macet akibat langkanya minyak tanah.

Kenyataan yang masih nampak dilapangan adalah masih banyaknya rakyat yang sangat sukar meninggalkan minyak tanah. Sehingga masih banyak warga yang antri untuk sekedar membeli minyak tanah.

Mei 2008 Mitan non subsidi akan dicabut

Menurut pemerintah, program konversi ini akan selesai pada bulan Mei 2008 untuk wilayah Jawa – Bali. Hal itu diungkapkan oleh General Manager Public Relation, PT Pertamina, Ifki Sukarya. "Kompor dan tabung gas elpiji (LPG) secara bertahap akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga pada 2010 konversi minyak tanah ke gas elpiji diharapkan bisa selesai," katanya seusai mengisi dialog pada Pameran Majalah Dinding Hemat listrik dan Energi.

Ia mengatakan, konversi minyak tanah ke gas elpiji dengan pembagian kompor dan tabung gas elpiji ini telah mulai dilaksanakan di beberapa wilayah, di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Ia mengatakan, jika program konversi minyak tanah ke gas elpiji ini berhasil, maka nantinya minyak tanah hanya diproduksi untuk kebutuhan di luar rumah tangga dan dijual dengan harga standar, tanpa subsidi. Menyinggung kendala yang dihadapi Pertamina dalam pelaksanaan program ini, Ifki mengatakan masyarakat terlalu takut dengan risiko kebakaran yang dianggap potensial terjadi jika menggunakan kompor gas.

"Padahal berdasarkan data kebakaran di Jakarta, sebagian besar kasus kebakaran terjadi karena hubungan arus pendek, selain itu juga karena meledaknya kompor minyak tanah," katanya.

Mudah-mudahan program konversi ini berjalan dengan baik sehingga semua lapisan masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Sebenarnya untuk mewujudkan ini tidak sulit asal setiap bagian, setiap pihak yang terkait tidak ada yang mencari udang dibalik batu, tapi bahu-membahu untuk turut menyukseskan program ini, bukan setengah hati. Semoga!